BOGOR – Dalam rangka pelaksanaan reses masa sidang ke-3 Tahun 2025, Abdul Rosyid, anggota Komisi III DPRD Kota Bogor, menyampaikan seruan tegas kepada pemerintah daerah dan pusat agar lebih memperhatikan kesejahteraan Posyandu sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan masyarakat.
Dalam berbagai kunjungan reses yang dilakukan di wilayah-wilayah padat penduduk, Abdul Rosyid menyerap banyak aspirasi dari para kader Posyandu dan masyarakat, yang umumnya mengeluhkan minimnya dukungan sarana, prasarana, dan perlindungan sosial.
“Posyandu adalah ujung tombak pelayanan kesehatan ibu, balita, dan lansia. Namun kondisinya di lapangan seringkali jauh dari kata layak. Kita harus serius memperjuangkan keberpihakan pada Posyandu,” tegas Rosyid.
Adapun beberapa poin penting yang disoroti Abdul Rosyid dalam forum reses tersebut diantaranya:
- Penambahan Dana Refit Posyandu
Ia meminta agar dana operasional atau Refit yang saat ini masih terbatas, dapat ditingkatkan untuk menopang kebutuhan operasional rutin Posyandu. - Kelengkapan Alkes dan Obat-obatan
Kader Posyandu masih sering bekerja dengan alat kesehatan seadanya, bahkan banyak Posyandu tidak memiliki timbangan digital, alat tensi, atau obat dasar. Rosyid menekankan perlunya alokasi APBD atau DAK dari pusat untuk melengkapi hal ini. - Revitalisasi Gedung Posyandu
Banyak Posyandu masih menumpang di rumah warga atau berada di bangunan yang tidak layak. Ia mendorong Dinas Kesehatan dan Bappeda agar melakukan pemetaan dan mendorong program revitalisasi dan pembangunan gedung Posyandu yang representatif. - Pemenuhan Hak BPJS Ketenagakerjaan Kader Posyandu
Rosyid juga menyoroti kendala pencairan klaim BPJS Ketenagakerjaan kader, yang tidak jarang mengalami hambatan. Ia minta agar status keanggotaan kader dipastikan aktif dan hak-haknya dipenuhi tanpa birokrasi yang mempersulit.
“Kesejahteraan kader bukan sekadar bonus, tapi bentuk penghormatan pada pengabdian mereka. Pemerintah daerah harus hadir dan proaktif dalam hal ini,” tambahnya.
Dalam waktu dekat, Abdul Rosyid juga berencana menyampaikan hasil temuan lapangan tersebut secara resmi dalam rapat kerja Komisi III bersama Dinas Kesehatan Kota Bogor. Ia berharap ada sinkronisasi program lintas OPD agar upaya perbaikan Posyandu tidak berjalan parsial dan terputus-putus.