Bogor, Inionline.id – Anggota DPRD Kota Bogor Fraksi PKS, Abdul Rosyid, menegaskan pentingnya penataan dan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) yang dilakukan dengan pendekatan humanis dan solutif.
Hal ini disampaikan dalam rapat evaluasi akhir tahun bersama Satpol PP, Dinas KUKM Dagin, dan PD Pasar Pakuan, Rabu (18/12).
Abdul Rosyid meminta Pemkot Bogor untuk tidak melakukan penggusuran secara sepihak tanpa memberikan solusi yang jelas dan layak.
Menurutnya, PKL juga manusia yang berjuang untuk mengembangkan usahanya. Oleh karena itu, pendekatan yang berfokus pada pemberdayaan harus diutamakan.
“Penataan dan penertiban tidak boleh dilakukan asal-asalan. Pemkot harus mengedepankan musyawarah dan sentuhan humanis agar tetap menjaga kearifan lokal, sesuai amanah Perda Kota Bogor Nomor 1 tentang Penyelenggaraan Bale Badami,” tegas Abdul Rosyid.
Dalam rapat tersebut, Abdul Rosyid mengusulkan lima langkah solutif untuk memastikan keberlanjutan usaha PKL sekaligus mendorong mereka menjadi UKM yang kreatif dan visioner:
1. Penyediaan Lokasi yang Layak
Pemkot harus menyediakan area jualan yang layak, strategis, dan terjangkau sebelum melakukan relokasi.
2. Proses Relokasi yang Humanis
Proses perpindahan PKL harus dilakukan dengan komunikasi yang baik, musyawarah, dan menghormati kearifan lokal.
3. Pembinaan dan Pemberdayaan PKL
PKL perlu diberikan pembinaan agar mampu berkembang menjadi UKM yang inovatif dan berdaya saing.
4. Pemanfaatan Kios Pasar yang Tersedia
PD Pasar Pakuan diminta untuk menyediakan kios yang telah dibangun sebagai tempat usaha bagi PKL.
5. Dukungan Modal dan Pelatihan
Pemkot diminta memberikan bantuan berupa permodalan, perizinan usaha, serta pelatihan untuk mendorong kemajuan usaha PKL.
Menurut legislator daerah pemilihan Kecamatan Bogor Utara ini, langkah-langkah tersebut tidak hanya akan memberikan solusi bagi PKL, tetapi juga mendorong pertumbuhan UKM di Kota Bogor, sehingga memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah.
“Kita ingin Kota Bogor menjadi kota yang ramah bagi semua, termasuk para PKL. Mereka harus dibantu agar bisa maju dan mandiri, bukan hanya digusur tanpa solusi,” pungkasnya.